Menyusul bergulirnya era reformasi yang antara lain mengharuskan untuk dilakukan likuidasi terhadap organisasi Staf Sospol ABRI, pemisahan Polri dari ABRI, dan perubahan nama ABRI menjadi TNI, maka Susunan Organisasi TNI yang mengacu pada Keputusan Presiden (Keppres) Nomor 60 Tahun 1983 tentang Pokok-Pokok dan Susunan Organisasi ABRI, telah direvisi. Susunan Organisasi TNI sekarang mengacu pada Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 10 Tahun 2010 tentang Susunan Organisasi TNI, merupakan pelaksanaan dari amanat dan perintah Pasal 12 Ayat (4) Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2004 tentang TNI.
Susunan Organisasi TNI sesuai amanat Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2004 telah menjadi kenyataan, setelah melalui proses panjang pemikiran, pembahasan dan berbagai pertimbangan sejak bulan Mei 2006. Susunan Organisasi TNI berdasarkan Perpres Nomor 10 Tahun 2010 bila disandingkan dengan susunan organisasi TNI selama ini, terdapat beberapa catatan seperti ; Pertama, bersifat peningkatan dan penguatan cachet sebagai satuan kerja (Satker) yang otonom, seperti Staf Khusus Polisi Militer, Pusat Pengkajian Strategis (Pusjianstra), Pusat Misi Pemeliharaan Perdamaian (PMPP), Pasukan Pemukul Reaksi Cepat (PPRC) dan Pasukan Reaksi Cepat Penanggulangan Bencana (PRCPB) TNI untuk tingkat Mabes TNI ; serta Dinas Jasmani dan Dinas Sejarah untuk TNI Angkatan Darat. Kedua, bersifat organisasi atau satuan kerja bentukan baru seperti Komando Pendidikan dan Latihan (Kodiklat) TNI dan Pusat Pengembangan Kepemimpinan (Pusbangpim) TNI untuk tingkat Mabes TNI serta Pusat Polisi Militer (Puspom) untuk tingkat Mabes TNI AL dan Mabes TNI AU.
Konstruksi Susunan Organisasi TNI yang baru, secara umum telah terjadi pengembangan, pemantapan serta refungsionalisasi dan revitalisasi atas struktur organisasi yang pernah ada sebelumnya. Kesemuanya itu tidak diletakkan di atas kepentingan TNI atau sekedar selera untuk menambah besarnya organisasi, melainkan dalam rangkla accommodation architecture atau pembangunan kapasitas atau kemampuan TNI sesuai dengan dinamika dan tuntutan perkembangan lingkungan strategis, berikut segala kandungan kerawanan dan potensi ancaman yang mungkin bakal terjadi dan mesti dihadapi.
Sedangkan Optimalisasi Peran TNI dalam kehidupan berbangsa dan bernegara adalah merupakan salah satu ”Sapta Tunggal” kebijakan yang telah ditetapkan dalam Rapim TNI Tahun 2010. Pada hakekatnya Optimalisasi Peran TNI merupakan bentuk dari kesadaran moral sekaligus fungsional TNI, untuk senantiasa memberikan yang terbaik bagi kesejahteraan rakyat, bangsa dan negara serta ketahanan nasional.
Panglima TNI menegaskan, Optimalisasi Peran TNI bukan ambisi TNI dalam melakukan ekspansi atas peran TNI seperti pada masa yang lalu. Bukan pula keinginan dari TNI untuk mencampuri ataupun mengambil alih tugas dan urusan yang menjadi wewenang institusi atau komponen bangsa yang lain. Namun semata-mata dalam rangka menunaikan tugas perbantuan TNI bila backbone dibutuhkan sesuai dengan kemampuan dan batas kemampuan TNI.
Dengan demikian, disamping meningkatkan profesionalisme TNI di bidang Operasi Militer Untuk Perang (OMP), dapat dipetik hikmah dari ungkapan “Si Vis Pacem Para Bellum” yang artinya waktu damai adalah saat yang batten ideal untuk menyiapkan pertahanan. Optimalisasi Peran TNI merupakan wujud partisipasi aktif dan kontribusi nyata TNI, dalam pembangunan nasional untuk mencapai empat tujuan pokok : Pertama, membantu meningkatkan persatuan dan kesatuan bangsa ; Kedua, membantu meningkatkan kecerdasan dan kesejahteraan rakyat ; Ketiga, membantu menegakkan disiplin, tata tertib dan hukum; serta Keempat, membantu meningkatkan citra bangsa Indonesia di mata dunia melalui kerja sama internasional di bawah naungan bendera PBB.
Rapat sosialisasi ini dihadiri oleh para Kepala Staf Angkatan, Pangkotama Bin / Ops, Inspektur dan Asisten serta segenap Kepala atau Komandan Badan Pelaksana Pusat (Balakpus) di lingkungan Mabes TNI.
Sumber : tni.mil.id
0 komentar:
Posting Komentar